|
Jakarta 31 Januari 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) bekerjasama dengan Komisi X DPR RI menggelar "Cross-Sectoral Dialogue: International Perspective on Tertiary Education Policies in Indonesia”. Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut Koordinator World Bank's Network of Tertiary Education Professionals, Mr. Jamil Salmi dan Koordinator Tim RUU-RPP Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Siswo Wiratno. Workshop ini bertujuan agar para penyusun draft undang-undang baru tentang pendidikan tinggi dan para pembuat keputusan memperoleh perspektif baru mengenai kebijakan pendidikan tinggi internasional. Sehingga diharapkan melalui workshop ini, para stakeholder dapat belajar dan mengidentifikasikan best practice yang dapat diadaptasikan ke dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Workshop yang dibuka secara resmi oleh Dirjen Dikti Djoko Santoso dihadiri oleh anggota Komisi X DPR RI, pejabat di lingkungan Kemdikbud, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Nasional serta perwakilan dari beberapainstansi pendidikan internasional. Djoko dalam sambutannya menekankan agar peserta workshop dapat menjadikan pengalaman dan pengetahuan dari Mr. Jamil sebagai referensi untuk menentukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi. Pengalaman dan pengetahuan tersebut bukan untuk ditiru seratus persen, namun hanya diambil bagian terbaik untuk diadaptasi sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia. Menurut Djoko, beberapa isu di pendidikan tinggi yang perlu dicari solusi terbaiknya adalah mengenai Angka Patisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi dan penguatan pendidikan vokasi. Dalam paparannya, Mr Jamil menekankan tiga aspek dalam perkembangan pendidikan tinggi yaitu; pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, perubahan akan kebutuhan dan praktek pendidikan tinggi serta dampak dan manfaat pendidikan tinggi bagi negara berkembang. Jamil menjelaskan bahwa perguruan tinggi harus memperbaharui ilmu pengetahuan mereka, terutama ilmu pengetahuan yang sangat berkaitan erat dengan kebutuhan daerah mereka masing-masing. Bidang ilmu seperti seismologi, vulkanologi dan klimatologi adalah bidang ilmu yang harus dikembangkan di daerah yang rawan bencana. Adapun bagi perguruan tinggi di negara berkembang, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu kualitas pendidikan dan relevansinya, pendanaan yang berkelanjutan dan fleksibilitas. Perubahan cara mendapatkan pendidikan juga mengharuskan perguruan tinggi untuk lebih kreatif mengikuti perubahan tersebut. Dapat dibayangkan kecepatan mendapatkan pengetahuan didukung oleh perkembangan teknologi saat ini sehingga seseorang dengan mudah mendapatkan pengetahuan kapan pun dan dimana pun. Jamil yakin bahwa dimasa yang akan datang akan lebih banyak mahasiswa belajar secara online dibandingkan belajar di kampus. Dalam kesempatan yang sama, Siswo Wiratno menjelaskan pengalaman Indonesia dalam pembuatan kebijakan pada sektor pendidikan tinggi. Melalui workshop ini Siswo menekankan bahwa Undang-Undang Otnomi Perguruan Tinggi bukanlah ditujukan untuk komersialisasi ataupun liberalisasi pendidikan tinggi, namun untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi. Senada dengan Siswo, Ketua Komisi X, Rully Choirul Azwar, mengharapkan agar dengan adanya undang-undang otonomi perguruan tinggi, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap dunia pendidikan tinggi, dengan tetap menjaga keterjangkauan perguruan tinggi bagi kalangan yang tidak mampu. ( Layanan informasi dirjen dikti)
|
